PERILAKU POLITIK UANG DIKABUPATEN SORONG SELATAN

PERILAKU POLITIK UANG

DIKABUPATEN SORONG SELATAN

TEMINABUAN-Praktik politik uang, intimidasi, maupun menpengarahkan massa untuk kepentingan tertentu dalam ajang pesta demokrasi pileg 2019 di kabupaten sorong selatan.  Tentunya tidak akan terjadi dalam cakupan yang luas apabila Rayat Sorong Selatan melakukan penolakan demi Demokrasi yang sportif .

Akan tetapi disisi lain masyarakat ekonomi lemah dikabupaten sorong selatan sulit untuk menerapkan politik bersih dalam pelaksanaan demokrasi. Jika kondisi dan praktik politik uang ini diterima, maka akan tumbuh menjadi budaya politik yang buruk dan membahayakan kelangsungan sistem demokrasi yang dianut negeri ini.

Politik Demokrasi terjadi sangat massif dinegeri ini, para pemilih tidak segan-segan untuk “menjual” suaranya dalam bentuk materi dan uang, sehingga bukan lagi menjadi rahasia umum.  Karena para caleg yang bertarung harus mengikuti pola pikir para pemilih. Hal inilah yang menyebabkan karakter pemilih rasional makin jauh dari harapan saya ,kamu dan dia.

Realisasi berbagai wujud para caleg bermodal dibarengi dengan permintaan untuk memilih dirinya saat pemilihan anggota legislatif , makan hal ini sebagai bentuk transaksi politik.

Perilaku transaksi politik uang membuktikan bahwa para pemilih kabupaten sorong selatan cenderung melihat apa yang mereka dapati secara langsung, maka suara mereka akan diberikan kepada caleg yang bermodal.

Wakil rakyat  kabupaten sorong selatan masih jauh dari sikap negarawan yang justru menampakkan kehidupan kelas atas dan banyaknya permasalahan Perilaku wakil rakyat seperti pelanggaran moralitas, korupsi, hingga tingkat disiplin.

Kondisi inilah yang menyebabkan rakyat sorong selatan cenderung meminta sesuatu kepada para caleg pada saat terjadi mekanisme pergantian wakil rakyat di parlemen dengan melakukan tawar menawar politik kepada para caleg saat momen pileg.

Perilaku para calon anggota legislatif ini sebenarnya sangat merugikan pemilih Karena mereka anggap sudah beli suara pemilih, maka jika si caleg itu  terpilih menjadi Wakil rakyat , maka tidak akan terjadi kewajiban untuk merealisasikan dalam bentuk apapun yang berpihak warga.

Masyakarat sorong selatan akan sadar jika mereka hanya dijadikan alat transaksi politik untuk merebut dan menguasai kekuasaan selama lima tahun, dan pemilih pragmatis hanya kebagian tontonan para wakil rakyatnya yang bergaya hidup mewah dan berPerilaku menyimpang. (CS)